GWI Batu Bara Menduga ada Kongkalikong Revitalisasi SMP Muhammadiyah 36 Tanjung Tiram
Font Terkecil
Font Terbesar
Batu Bara BOKASNEWS.COM
Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kabupaten Batu Bara menduga adanya kongkalikong pelaksanaan program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMP Muhammadiyah 36 Tanjung Tiram anggaran pembangunan tahun 2025
GWI Kabupaten Batu Bara menduga terdapat perbedaan mencolok pada sejumlah dana bantuan yang tercatat dalam dokumen kegiatan dengan judul yang sama.
Dari data yang diperoleh, ada kegiatan tercatat dengan nama Revitalisasi Satuan Pendidikan SMP Muhammadiyah 36 Tanjung Tiram. rehabilitasi ruang kelas, menggunakan dana bantuan pemerintah sebesar Rp122.889.675 yang bersumber dari APBN 2025.Pelaksana kegiatan adalah panitia pembangunan satuan pendidikan dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender sejak 1 Juli 2025.
Namun, pada kegiatan dengan judul sama, tercatat beberapa nilai anggaran berbeda, yakni Rp121.883.707, Rp117.889.536, dan Rp120.000.000. Hal ini menimbulkan dugaan adanya kejanggalan pada pengelolaan dana revitalisasi tersebut. Sebanyak 4 lokal yang di bangun dengan angaran yang berbeda.
Tim Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) menduga, perbedaan angka tersebut bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan adanya indikasi kongkalikong dari pihak pengurus untuk melakukan kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Jika satu pekerjaan muncul dengan beberapa nominal berbeda, tentu patut dipertanyakan. Publik perlu penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan dugaan permainan anggaran,” ujar salah seorang perwakilan GWI pada Jumat (22/8/2025)
Secara regulasi, penggunaan dana APBN untuk program pendidikan wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jika terbukti ada penyalahgunaan kewenangan, maka kasus ini dapat dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMP Muhammadiyah 36 Tanjung Tiram maupun panitia pembangunan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan perbedaan anggaran yang mencuat ke publik.(Tim)
